Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.
Pendapat tentang perekonomian indonesia
Memang nyata kalau sekarang ini makin banyak perkembangan tentang pemahaman sistem ekonomi Indonesia. Hal ini menyebabkan terbentuknya suatu pandangan bahwa di Indonesia sekarang ini mengikuti sistem ekonomi kapitalisme barat. Menurut pendapat kelompok kami, seharusnya tidak perlu muncul pandangan bahwa Indonesia kini meninggalkan sistem sosialistik dan berkiblat menjadi sistem kapitalisme barat. Hal ini sangat bertolak belakang dengan ideologi Pancasila dan kerakyatan yang selama ini Negara kita anut. Lebih tepatnya jika Indonesia menganut sistem sosial demokratis yang dirasa lebih mampu mengorganisir kondisi suatu Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia ini dengan sedikit lebih baik. Kami setuju dengan pendapat mengenai tidak perlunya muncul fenomena kapitalisme vs sosialisme karena masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kekurangan. Globalisasi yang sianggap berperangai sebagai kapitalisme, menurut kami memang lah sangat parah. Yang kami lihat justru karena globalisasi yang menjunjung pasar bebasnya membuat jurang kesejangan sosial antara kaum kuat dan kaum lemah semakin besar/lebar. Kami juga setuju atas tujuan kita yang adalah pembangunan nasional, namun juga tidak mengabaikan tanggung jawab global.
Menurut landasan sistem ekonomi Indonesia berdasarkan butir-butir yang berasal dari pasal-pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan, kami menyatakan ketidak setujuan karena hal ini walaupun hal ini bersifat sosial namun tidak adil rasanya jika pihak-pihak yang tidak bekerja keras atau berperan juga ikut merasakan hasil jerih payah pihak lain yang bekerja keras. Sedangkan menurut Pancasila sila yang ke-5 yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak dapat dijadikan dalih untuk menetapkan hak milik berfungsi sosial. Hal tersebut justru akan menimbulakn makin banyak muncul pihak-pihak yang bermalas-malasan dan tidak berusaha karena merasa hidup mereka ditanggung orang banyak. Namun perlu ditegaskan bahwa bukan berarti kita sebagai warga Negara sebangsa setanah air tidak diperbolehkan untuk saling tolong dan bergotong royong, asal disesuaikan saja dan tidak sampai terjadi
Referensi :
Nama : Bryant Varel Purba
N P M : 19111194
Kelas : 2KA43
0 komentar:
Posting Komentar